Blog

KEMULIAAN SAWAH TABANAN

6 December 2013

Sawah ini sudah berumur berabad-abad, dikelola dengan benar berdasarkan pengetahuan, pikiran dan kearifan lokal yang ada. Sawah bergeliat lintas generasi dan perubahan. Juga lintas kepemimpinan di negeri ini. Mulai jaman kerajaan hingga jaman republik. Bahkan hingga jaman digitalisasi hingga "narsis"nya komprador WTO. Sebuah karya yang berkelanjutan. Sebuah lahan pertanian pangan yang abadi sejak pertama kali dibuat beberapa abad lalu.

Tabanan masih dikenal lumbung beras, kini disebut lumbung pangan. Salah satunya karena keberadaan sawah Tabanan yang tahun 2012 masih tersisa 22.338 Ha saja. Sudah saatnya kita bangga dengan keberadaan sawah-sawah di Tabanan. Bangga sebagai warga Tabanan karena memiliki aset sawah sebagai wujud kedaulatan pangan. Walau hanya memberi kontribusi rata-rata PDRB 3,02 per tahun. Angka yang relatif kecil dibanding yang lain.

Namun jangan salah, kemandiran pangan ternyata menjadi sektor yang paling berpengaruh di dunia ini. Karena krisis pangan lah terjadi perang saudara di Afrika karena kekeringan. Karena pangan terjadi banyak pertemuan tingkat tinggi antar pemimpin negara. Karena pangan terjadi perdagangan dunia. Karena pangan, mempengaruhi sikap dan pilihan politik. Karena pangan lahir banyak lembaga. Karena pangan lahir banyak peraturan dan perundang-undangan. Karena pangan lahir banyak kegiatan. Karena pangan lahir banyak karya seni, kebudayaan dan keindahan. Karena pangan orang jadi hidup dan berkehidupan. Karena pangan tercipta ketahanan dan keamanan.

Sudah saatnya secara kedinasan, Pemkab Tabanan memelopori "sebuah model dan mekanisme yang terarah dan benar terkait upaya mewujudkan "perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan" di Bali. Upaya-upaya perlindungan dan penghormatan lahan pangan abadi harus terus direvitalisasi akibat desakan kapitalisasi. Khususnya bagi Pemerintah Daerah Tabanan sebagai Guru (wisesa). Apalagi hal ini sejalan dengan UU No. 41/2009 ttg Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sejalan dengan perda RTRWP Bali No. 16/2009, RTRWK Tabanan No.11/2012, Perda Provinsi Bali No. 2/2012 ttg Pariwisata budaya, dan Perda Prov Bali No. 9/2012 tentang subak, bahkan mungkin sudah sejalan dengan keputusan tingkat menteri di forum WTO Bali. Masyarakat pun harus berpartisipasi. Semoga!

(MN)